HALSEL, PORTALMALUT.com – Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III diantaranya, Humein Kiat, Tamrin Hi. Hasim, Masdar Mansur, Kisman Abdullah, Eliya Gebrina Bachmid, dan Asis Jainal telah bersepakat untuk mendorong pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Gane, Bacan dan Obi lewat DPD RI.
Juru bicara DPRD Halsel Dapil III, Humein Kiat menyampaikan bahwa, usulan pemekaran Kabupaten Pulau Obi dan Kota Bacan, telah direkapitulasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai usulan daerah persiapan pemekaran sejak tahun 2016 lalu.
Untuk itu pihaknya berharap jika DPD RI mampu memperjuangkan Bacan dan Obi sehingga dapat dimekarkan oleh pemerintah pusat, maka secara otomatis wilayah Gane akan menjadi Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan.
“Gane juga dimekarkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan,” jelas Humein Kiat dalam agenda silaturahmi Anggota DPRD Halmahera Selatan bersama Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasbi Yusuf, Senin (23/12/24).
Humein juga menjelaskan, rata-rata ibu kota kabupaten di Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Pulau Halmahera. Mislanya, Kota Tobelo yang merupakan ibu kota Halmahera Utara, Halmahera Barat (Jailolo), Halmahera Tengah (Weda) dan Halmahera Timur (Maba).
Politisi PKS ini juga menyampaikan, secara wilayah, Gane memiliki 7 kecamatan, yaitu Gane Barat, Gane Barat Utara, Gane Barat Selatan, Gane Timur, Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah dan Kepulauan Joronga. Luas wilayah dan jumlah penduduknya telah memenuhi syarat.
“Jadi Halmahera Selatan itu ada di Gane. Maka Kabupaten Halmahera Selatan adalah Gane. Kami harap DPD bisa dorong ini ke pemerintah pusat,” imbuhnya.
Lanjut, Humein juga menyatakan bahwa semua masyarakat Gane sangat berharap Halmahera Selatan dikembalikan pada posisinya, yakni Kabupaten yang wilayah dan pusat ibukotanya ada di Gane.
“Semua punya semangat yang sama, di Bacan semangatnya mereka ingin jadi Kota sendiri, sama halnya di Obi dan kami yang ada di Gane,” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI, Hasbi Yusuf menyatakan DPD secara kelembagaan telah berkoordinasi dengan Kemendagri, terkait pencabutan moratorium pemekeran daerah. Namun karena usulan pemekeran daerah sangat banyak, sehingga opsi pencabutan moratorium terbatas, hanya daerah-daerah tertentu yang dianggap layak yang dimekarkan.
“Jadi saya kira kita di DPD juga butuh dukungan dari bawah, dari Pemerintah Daerah dan DPRD,” tandasnya.
Hasbi menilai, Pulau Obi dan Bacan berpeluang lepasa dari Kabupaten Halmahera Selatan. Paslanya, proses usulan untuk pemekaran sudah didengungkan sejak lama.
“Ini perjuangan kita bersama untuk kepentingan daerah, ini perjuangan politik, media juga tidak boleh diam. Kalau media diam, pemerintah pusat akan anggap ini habis,” jelasnya.
Aktivis senior Maluku Utara yang akrab di sapa Bang Bices ini juga menegaskan bahwa, pemekaran suatu wilayah menjadi DOB tidak semata-mata daerah itu ada Proyek Strategis Nasional (PSN). Oleh sebab itu, Pulau Bacan juga bisa dimekarkan menjadi kota sendiri dan ibu kota Halmahera Selatan dipindahkan ke Gane.
“Ini sama halnya dengan Halbar dulu ketika Kota Ternate dimekarkan, Ibu Kota Habar dipindahkan ke Halmahera Barat (Jailolo). Jadi ini bukan soal PSN, ini soal rentang kendali (wilayah), soal fiskal dan pembangunan,” jelasnya. **
