TERNATE, PORTALMALUT.com – Gubernur Maluku Utara (Malut), KH. Abdul Gani Kasuba, Lc di dampingi Forkompinda Malut, Kepala BPS Malut, Kabulog Ternate, Ketua Kadin Malut, dan paara Kepala OPD Pemprov Malut, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang berlangsung di Kantor Perwakilan Pemda Malut, Eks Crisant, Ternate, Senin (24/10/22).
Dalam Rakor itu juga terdapat Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetio, Dirjen Kementrian Perdagangan, Kepala Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian, Dedi Nursamsi, Kepala Staf Umum TNI, Letjen. Eko Margiono, Jammuda perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung, Fery wibisono, dan Kabreskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, serta semua Kepala-kepala Daerah.
Pada kesempatan itu, Mendagri, Titio Karnavian menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo, Kemendagri serta Kementrian lembaga terkait lainya, agar melaksanakan monitoring dan evaluasi mingguan tentang inflasi di daerah, yakni pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
Baca Juga; Gubernur Malut Sambut Kapolda Baru Menggunakan Prosesi Upacara Jokokaha
“Kita tau bersama bahwa inflasi merupakan salah satu isu global dan menjadi perhatian oleh seluruh dunia dikarenakan dampak dari Covid-19 serta pengaruh akibat perang antara Rusai dan Ukraina, sehingga sangat mempengaruhi pasokan energi dan pangan dunia yang berimbas kepada situasi ekonomi dan keadaan keuangan,” katanya.
“Banyak negara yang menahan pangannya masing-masing untuk kepentingan rakyat, demikain juga energi serta harga minyak sangat tinggi, lebih dari $100/barel, sehingga banyak negara yang sangat mengalami inflasi yang cukup tinggi, seperti Turky, sudah mencapai 83%inflasi. Libanon 162%, Sri Langka, sudah 98%, Laos sudah mencapai 34% inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa yang membuat biaya hidup rakyat menjadi tinggi,” sambung Tito.
Mantan Kalpolri itu juga mengatakan, Indonesia pada posisi yang relatif, masih pada kisaran 5,95% , oleh sebab itu, dirinya meminta semua pihak untuk satu arah dan mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan pada APBD, sekaligus mengaktifkan Satgas Pangan atau tim pengendali inflasi daerah masing-masing, karena angka nasional merupakan penjumlahan dari lakngkah-langkah yang dilakukakn oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Semuanya harus bergerak bersama, kalau semua daerah bisa mengendalikan infalsi di daerah masing-masing maka secara nasional akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan.
“Itulah tujuan rakor mingguan pada hari ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada saya, bahwa rakor perbulan nantinya beliau yang akan memimpin secara langsung kepada semua tim inflasi daerah atau nasional,” jelas Tito
Baca Juga; Gubernur Malut Sambut Kapolda Baru Menggunakan Prosesi Upacara Jokokaha
Sementara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyampaikan hasil kesimpulan moniv tim, bahwa Pemda telah mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, namun upaya tersebut belum seluruhnya memperhatikan komuditas pembentuk terjadinya inflasi di daerah.
“94 Pemda telah melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, 202 Pemda telah melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, 67 Pemda telah melaksanakan pencanangan gerakan menanam, 219 Pemda telah melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait,” jelas Mendagri.
“189 Pemda telah melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, 165 Pemda telah berkordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, 90 Pemda telah merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, serta 44 Pemda telah memberikan bantuan transportasi dari APBD,” sambungnya.
Mendagri Tito juga menambahkan, ada kurang lebih 10 solusi dalam pengendalian inflasi, yaitu kunci utama yang menjadi prioritas dan sinergi semua Stakeholder, komunikasi publik dengan baik sehingga masyarakat jangan dibuat panik, aktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tim harus memperkuat sinergi dan kionsisten.
“Harus mengaktifkan Satgas pangan, penyaluran BBM bersupsidi harus tepat pada sasarn, harus melaksanakan penghemat energi, harus melakukan gerakan tanam cepat panen, melakukan kerja sama antar daerah, intensifkan jaringan pangan sosial, dan kepada BPS provinsi dan BANK Indonesia agar supaya mengumumkan angka infalsi hingga kabupaten/kota,” pintanya. (tim/PortalMalut)
