KEPSUL, PORTALMALUT.com – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Cipta Kerja, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara kini menjalankan program Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di tiga desa di Kabupaten Kepulauan Sula.
Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula, Burhanudin Buamona, kepada media ini menyampaikan bahwa ada bantuan air bersih untuk masyarakat dari Kementrian PUPR melalui BPWP Maluku Utara di tahun 2026 ini. Dan rencananya dalam waktu dekat sudah dikerjakan.
“Ada tiga titik untuk program air bersih ini, satu titik di Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan. Satu lagi di Desa Waiina, Kecamatan Sulabesi Barat. Kemudian satu di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan,” kata Burhanudin, Kamis (16/04/26).
Lanjut Burhanudin menambahkan, pihak BPWP Mauku Utara juga sudah mendatangi kantor PDAM Kabupaten Kepulauan Sula untuk memastikan bahwa di tiga desa tersebut belum ada Pamsimas.
“Mereka datang ke kantor tadi, selain memastikan belum ada Pamsimas di tiga desa tersebut, mereka juga meminta pihak PDAM untuk mendampingi mereka tinjau lokasi. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa memang benar di tiga desa itu belum ada Pamsimas,” ujarnya.
Mantan anggota DPRD Sula itu juga menambakan, program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, dengan total anggaran sebesar Rp 1,8 miliar dan dibagi ke dalam tiga titik lokasi.
“Program ini satu titik anggarannya sebesar Rp 600 juta, jadi kalau tiga titik berarti Rp 1,8 milyar,” bebernya.
Ia mengatakan, pelaksanaan program ini dilakukan langsung oleh masyarakat melalui Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS).
Setiap kelompok terdiri dari sekitar 10 orang, yang terlibat dalam pekerjaan fisik sekaligus mengelola anggaran program tersebut.
Menurutnya, ketiga desa tersebut diprioritaskan karena belum memiliki akses jaringan air PAM, sehingga pembangunan sarana air bersih menjadi kebutuhan mendesak.
Program ini, lanjut dia, merupakan usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sula yang masuk dalam daftar prioritas Kementerian PUPR.
Selain itu, program tersebut turut mendapat perhatian dari anggota DPR RI, Irine Yusiana Roba, yang mendorong realisasi pembangunan di wilayah tersebut.
“Data usulan ini berasal dari Pemda dan Dinas PU, kemudian diprioritaskan karena memang sangat dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. **
