TERNATE, PORTALMALUT.com – Pemerintah Kota Ternate mendorong pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Fokusnya adalah penyediaan dan peningkatan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU).
Sekertaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marzaoly mengatakan bahwa, sesuai arahan Gubernur Maluku Utara yang memerintahkan agar KPDBU segera di percepat. Sebab, dengan kondisi daerah saat ini, KPDBU menjadi pilihan untuk pembiayaan dalam rangka mendukung program pembangunan di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara.
“Sehingga menjadi penekanan, dan nanti kalau di Ternate ini jalan, maka akan menjadi Pilot Project untuk kabupaten/kota lain yang ada di Maluku Utara,” kata Rizal usai mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Walikota Ternate di kantor Bappelitbangda, Kamis (01/10/26).
Rizal juga menyampaikan bahwa, untuk memastikan progres KPDBU ini gubernur bahkan mengutus Kepala Inspektorat Malut untuk mengikuti rapat tersebut, guna melakukan monitoring dan evaluasi serta memantau langsung sejauh mana progres kerjasama pemerintah dengan KPDBU.
“Ternate sendiri sudah berapa tahap kita lewati. Dokumen sudah dilengkapi, persiapan market sounding, dan syarat-syarat sudah terpenuhi. Pelaksanaan market sounding sudah dapat di lakukan,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada OPD teknis dalam hal ini Dinas Perhubungan agar segera melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap. “Tapi saya cek sudah tidak banyak yang harus dilengkapi, kemudian dari Kemendagri dan lembaga penjamin semua sudah terpenuhi,” kata Rizal.
Jika market sounding ini sudah berjalan, maka Pemerintah Kota Ternate sudah melalukan kurang lebih 70 persen proses KPDBU ini, dan 30 persen sisanya lelang badan usaha, sehingga prosesnya langsung berjalan.
“Insya Allah pemenuhan PJU dengan mekanisme KPDBU ini bisa berjalan lancar sehingga fasilitas publik masyarakat di sepuluh kabupaten/kota sesuai yang dikehendaki oleh Ibu Gubernur. Sekarang yang dilakukan oleh Walikota Ternate jadi pilot project bagi kepala daerah di kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara,” ungkapnya.
Lebih lanjut Rizal menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengecekan kembali market soundingnya, apa yang di tawarkan oleh peminat untuk nantinya bisa dilihat nilai investasinya. Karena proses studi kelayakan sudah di susun dari awal di dalamnya terdapat nilai investasi dan kewajiban pemerintah setiap tahun naik atau turun tergantung jumlah titik lampu yang akan di pasang.
“Jumlah titik yang akan dipasang itu sekitar 150 tiang baru, dan sisanya masih menggunakan tiang yang lama, armatur lampu kita ganti dengan lampu yang baru dan berkualitas, sehingga jauh lebih maksimal dari yang ada sekarang,” tutupnya. **
