TERNATE, PORTALMALUT.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Rabu (28/10/26) untuk meninjau sejumlah infrastruktur strategis yang meliputi pekerjaan pengeboran air baku di Tidore serta kondisi infrastruktur jalan di Kota Ternate dan Tidore.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU didampingi Plt. Direktur Pembangunan Jalan, Moch. Iqbal Tamher. Turut hadir Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara, Sultan Tidore, Sultan Ternate, serta empat kepala unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian PU di wilayah Maluku Utara, yaitu Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS), Budi Prasetyo, Plt. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK), Naomi, serta Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), Andi.
Dalam arahannya, Menteri PU menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih harus menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Upaya penanganan perlu dilakukan secara terencana dan segera agar masyarakat dapat memperoleh akses air bersih yang memadai.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, UPT Kementerian PU telah melaksanakan pekerjaan pengeboran air baku di Tidore. Pekerjaan ini ditargetkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat pada tahun 2026, dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur pendukung agar layanan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain sektor air bersih, Menteri PU juga menekankan pentingnya peningkatan layanan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memperluas konektivitas antarwilayah. Pembangunan dan penanganan infrastruktur diharapkan mampu menjangkau daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses, termasuk wilayah Pulau Halmahera dan Pulau Taliabu.
Menurutnya, infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan Maluku Utara.
Menteri PU juga mengingatkan seluruh UPT Kementerian PU agar memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan program pembangunan infrastruktur selaras dengan kebutuhan daerah dan menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, seluruh UPT diminta untuk meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu strategis di daerah serta merespons secara cepat dan tepat berbagai kejadian bencana yang terjadi di wilayah Maluku Utara, terutama yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur.
Melalui kunjungan kerja ini, Kementerian PU mendorong agar pembangunan infrastruktur di Maluku Utara semakin terarah, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, serta pemerataan akses infrastruktur di seluruh wilayah. **
