TERNATE, PORTALMALUT.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) memastikan akan menyelesaikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) tenaga kesahan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesorie (CB) Ternate yang tertunggak selama 15 bulan.
Demikian yang disampaikan Sekretaris Daerah Malut, Drs. Samsuddin Abdul Kadir dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh sejumlah Nakes yang menuntut RSUD CB Ternate untuk membayar TTP, Senin (09/01/23).
Untuk itu, Sekprov Samsuddin mengingatkan kepada Nakes agar saat penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib, sehingga tidak mengganggu pelayanan rumah sakit, sebab banyak pasien yang sedang menjalani perawatan.
“Kami berharap agar supaya tidak menyebabkan terhentinya pelayanan, dan sebenarnya demo (aksi) di rumah sakit tidak boleh,” ungkap Sekprov Malut.
Mantan Pj. Bupati Pulau Morotai itu juga menjelaskan, Pemprov tidak bisa mengambil alih secara langsung untuk membayar TTP Nakes RSUD CB Ternete, sebab rumah sakit milik daerah itu sudah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Lanjut, Sekprov Maluku Utara mengaku jika Pemprov masih butuh penghitungan yang matang agar tidak terjadi kesalahan saat pembayaran TPP kepada Nakes.
Meski demikian, orang nomor tiga di Pemrov Malut itu menegaskan bahwa dengan persoalan tersebut pihaknya akan menambahkan item yang tidak dibiayai oleh BLUD, seperti belanja modal dan gaji.
“Nah kalau kemudian tidak bisa lagi, berarti kita keluarkan lagi item apa ? kita keluarkan lagi item TTP,” tandasnya.
Selain itu, Samsuddin juga menambahkan, bahwa sebelumnya juga dirinya sudah melakukan rapat dengan jajaran terkait untuk membahas permasalahn tersebut.
“Kalau itu keluar (item TPP), memungkinkan untuk membayar pelan-pelan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa mereka bersabar untuk diselesaikan,” katanya.
Untuk diketahui, aksi yang dilakukan oleh Nakes ini hingga berjilid-jilid yang berujung pada pengunduran diri oleh Direktur RSUD Chasan Boesorie Ternate, dr. Syamsul Bahri. (PortalMalut)
