HALSEL, PORTALMALUT.com – Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Halmahera Selatan (Halsel) diduga tidak tepat sasaran. Hal ini terungkap setelah DPRD Halsel melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang berlangsung di ruang rapat komisi II DPRD Halsel, Kamis (30/01/25).
Dalam RDP tersebut, para wakil rakyat dan Disperindag sempat bersitegang soal data penerima BBM Subsidi yang tidak jelas. Bahkan Disperindag sendiri tidak memiliki data penerima yang diminta oleh Komisi II DPRD. Padahal, data penerima tersebut mestinya menjadi acuan oleh agen dalam melakukan penyaluran BBM kepada penerima.
Ketua Komisi II DPRD Halsel, Rustam Djalil dengan tegas mengkritisi kinerja Disperindag yang menurutnya tidak terukur, sehingga hanya memiliki data jumlah pangkalan BBM tanpa mencantumkan data penyaluran dari agen ke pangkalan. Hal ini menurutnya sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian penerima manfaat subsidi BBM.
“Kami menilai RDP ini perlu dilanjutkan karena Disperindag belum bisa menunjukkan data penyaluran BBM Subsidi secara lengkap. Dari tiga agen yang beroperasi, hanya PT Sinergi yang telah menyampaikan data penyalurnya. Sementara PT Babang Raya dan PT Mitamal Berkah Malut hingga kini belum menyerahkannya,” jelasnya.
Lanjutnya, dalam penyaluran BBM yang dilakukan oleh agen selama ini namun agen/pangkalan itu sendiri tidak memiliki data penyalur, bagaimana dapat dipastikan distribusinya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Irawan Adam yang menegaskan bahwa, untuk memastikan penyaluran BBM di Halmahera Selatan berjalan secara baik maka data penerima menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh agen.
“Data penyalur harus menjadi syarat wajib bagi pangkalan BBM Subsidi untuk memastikan akurasi jumlah pasokan yang diterima masyarakat,” katanya. **
