TERNATE, PORTALMALUT.com – Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman menyampaikan kritik keras kepada Gubernur Provinsi Maluku, Sherly Tjoanda terkait etika dalam pemerintahan. Menurutnya semenjak dilantik sebagai kepala daerah Gubernur Sherly belum perna melakukan kunjungan kerja secara resmi ke Pemerintah Kota Ternate.
Hal ini disampaikan Wali Kota Tauhid saat Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Bella Ternate, pada Rabu (17/12/25).
“Ibu gubernur memang tinggal di Ternate tetapi belum perna melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Ternate,” tegas Tauhid Soleman.
Lanjut Tauhid menjelaskan, ada perbedaan pertemuan ketika Gubernur Sherly yang nota bene tinggal di Kota Ternate, bertemu secara fisik. Sebab secara marwah pemerintahan hal tersebut tidak sama dengan pertemuan atas nama pemerintah.
Tauhid juga dengan tegas menyatakan jika Pemerintah Provinsi Maluku Utara dianggap berhasil maka hal itu tidak lepas dari kontribusi dan peran pemerintah daerah kabupaten dan kota.
“Karena saat ini kita tidak bekerja pada konteks stigma atau pencitraan, tidak. Tetapi kita bekerja semata-mata untuk melayani masyarakat yang ada di Maluku Utara, atau konsen pemerintahan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara,” tegasnya.
Tauhid juga mengatakan, saat ini dirinya tidak meletakan legacy (warisan) atas nama pribadi, tetapi warisan tersebut atas nama kepala daerah, bupati, walikota, dan gubernur. Sebab jika hal ini yang di pahami sebagai warisan maka yang di kejar adalah citra pribadi bukan pemerintahan.
Lanjut Tauhid, agenda Rakor ini adalah sebuah evaluasi sehingga Gubernur Sherly jika ada waktu bisa berkunjung di setiap daerah atas nama kepala daerah dengan pemerintah daerah tersebut. “Saya tidak mau ketemu ibu gubernur itu di Ternate, saya mau ketemu ibu gubernur di Provinsi Maluku Utara di Gosale sana, karena saya pernah minta untuk bertemu tetapi mungkin karena waktu dan kesempatan yang tidak pernah ada, dan ibu mungkin lebih banyak di luar,” katanya.
“Ibu akan di hargai ketika ibu datang ke kami, dan kami akan di hargai juga ketika datang ke Gosale. Saya tidak pernah ketemu dengan ibu di Ternate karena Ternate bukan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, ibu kota itu di Sofifi,” sambungnya.
Lebih lanjut Tauhid menjelaskan terkait koordinasi. Menurutnya kata koordinasi ini terdengar sederhana tetapi paling sulit untuk di lakukan, sebab koordinasi adalah sebuah pengetahuan yang telah dipahami secara bersama namun sulit dijalankan.
“Beberapa kali kegiatan yang di lakukan (gubernur) apakah itu di Kota Ternate, terkadang saya tidak tau, dan saya cuma tau tiba-tiba ada di media, berita atau TikTok,” ucapnya.
Karena semua pemerintah kabupaten/kota dibawa pemerintah provinsi dan yang memainkan semua ini adalah kepala daerah sebagai aktornya. Maka hal ini harus disampaikan agar supaya di tahun 2026 lebih baik lagi.
“Kita semua baru mulai action pemerintahan sejak di lantik pada tanggal 20 Februari, sehingga kadang memahami koordinasi itu lebih penting, contohnya di dalam praktik pemerintahan, itu ada yang di sebut wilayah jabatan dan wilayah kerja. Wilayah jabatan adalah wilayah yang melingkupi semua kegiatan. Contohnya ketika ibu berkunjung ke Sulamadaha, itu ibu berada di wilayah jabatan. Tetapi ketika ibu masuk di wilayah kantor Lurah Sulamadaha, itu bukan wilayah kerja ibu gubernur,” tegasnya.
Untuk itu Tauhid juga meminta agar melalui forum kepala daerah ini dibangun sinergitas antara para kepala daerah. Selain itu, kepala daerah harus berpikir positif dalam menjalankan pemerintahan. Olehnya itu ke depan jika ada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan di Kota Ternate minimal dirinya diberitahu.
“Beberapa kali kunjungan tertentu tidak di ketahui oleh saya, saya kepala daerah, melekat di unsur kepala daerah. Dan itu wilayah kerja, wilayah jabatan. Sehingga kita berada di wilayah jabatan dan wilayah kerja kita masing-masing,” jelasnya. **
