OPINI: JKPI 2026 dan Tantangan SDM Pemerintah Kota Ternate
Opini  

OPINI: JKPI 2026 dan Tantangan SDM Pemerintah Kota Ternate

Moh. Andhy Maulana, S.M.,M.M

Oleh: Moh. Andhy Maulana – Penunjukan Kota Ternate sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional, Jaringan Kota Pusaka Indonesia (Rakernas JKPI) ke-XII tahun 2026 tentu menjadi kebanggaan daerah. Pemerintah mulai melakukan pembenahan fasilitas umum demi menyambut tamu nasional pada Agustus 2026. Namun, pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat cukup sederhana: mengapa banyak fasilitas publik baru diperbaiki ketika ada agenda nasional?

Selama ini masyarakat masih sering menghadapi persoalan klasik perkotaan, mulai dari jalan berlubang di beberapa titik, drainase yang kurang optimal saat hujan, penataan kawasan publik yang belum maksimal, hingga persoalan sampah dan pelayanan administrasi yang kerap dikeluhkan lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembenahan kota seharusnya menjadi agenda rutin pemerintah, bukan hanya muncul ketika Ternate menjadi sorotan nasional.

Dalam perspektif Sumber Daya Manusia (SDM), persoalan utama sebenarnya bukan semata infrastruktur, melainkan budaya kerja birokrasi yang masih cenderung reaktif. Aparatur terlihat bergerak cepat ketika ada tekanan agenda besar, tetapi sering lambat dalam menyelesaikan kebutuhan harian masyarakat. Pola seperti ini mencerminkan bahwa orientasi pelayanan publik belum sepenuhnya dibangun secara konsisten.

Padahal, keberhasilan sebuah kota dalam event nasional tidak hanya diukur dari cat tembok yang baru atau taman yang dibersihkan sementara. Publik juga menilai kualitas SDM pemerintah: bagaimana aparatur melayani masyarakat, merespons keluhan, menjaga kebersihan kota, mengatur lalu lintas, hingga menciptakan kenyamanan bagi tamu dan warga. Infrastruktur bisa dibangun dalam hitungan bulan, tetapi profesionalisme aparatur membutuhkan budaya kerja yang dibentuk dalam jangka panjang.

Karena itu, JKPI 2026 seharusnya menjadi momentum evaluasi besar bagi Pemerintah Kota Ternate. Jangan sampai energi birokrasi hanya aktif menjelang acara seremonial, lalu kembali berjalan lambat setelah kegiatan selesai. Pemerintah perlu membangun SDM aparatur yang disiplin, responsif, inovatif, dan memiliki orientasi pelayanan yang berkelanjutan.

Masyarakat tentu berharap JKPI bukan sekadar ajang mempercantik wajah kota selama beberapa hari, tetapi menjadi titik awal perubahan kualitas pelayanan publik di Ternate. Sebab kota pusaka yang baik bukan hanya indah dipandang tamu, melainkan juga nyaman dirasakan masyarakatnya setiap hari. **

Penulis: Moh. Andhy MaulanaEditor: PortalMalut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!