SOFIFI, PORTALMALUT.com – Alokasi anggaran tahun 2023, alokasi di Provinsi Maluku Utara (Malut) meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Alokasi belanja negara di Provinsi Malut tahun 2023 ini ditetapkan sebesar Rp 16,84 triliun, naik 9,14% dibanding tahun 2022. Terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 5,02 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 11, 82 triliun.
Demikian yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut, Adnan Wimbyarto saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada Bupati/Walikota dan kuasa pengguna anggaran SKPD lingkup Pemprov yang berlangsung di Aula Nuku Kantor Gubernur, Kamis (15/12/22).
“Mobilisasi dana APBN sebesar Rp16, 84 triliun ke wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 ini, diharapkan dapat turut menggerakan kehidupan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Lanjutnya, anggaran TKD tahun 2023 tersebut, tersebar ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dengan alokasi yang bervariasi sesuai daerah masing-masing.
“Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 2,35 Triliun (naik 12,08%), Kota Ternate sebesar Rp 843,15 Miliar (naik 1,22%), Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp 927,80 Miliar (naik 8,32%), Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp 1,37 Triliun (naik 76,13%), Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp 779,04 Miliar (turun 3,12%), dan Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp929,47 Miliar (naik 4,83%),” jelas Adnan.
“Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 1,60 Triliun (naik 11,62%), Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 855,77 Miliar (turun 11,00%), Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 816,52 Miliar (naik 6,92%), dan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 723,57 Miliar (turun 6,82%), serta Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp 621,29 Miliar (naik 6,52%),” sambungnya.
Untuk diketahui, penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 ini juga dirangkaikan dengan sesi penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan kepada satuan Kerja K/L dan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga turut dihadiri Forkopimda Malut dan sejumlah instansi vertikal. (PortalMalut)
