TERNATE, PORTALMALUT.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) diam-diam membuka kantor cabang di Kota Ternate yang diduga untuk memuluskan urusan dengan pihak ketiga. Hal ini sangat bertentangan dengan arahan Gubenur Malut, Abdul Gani Kasuba (AGK) yang dengan tegas meminta semua OPD harus berkantor di Sofifi dengan slogan Sofifi Rumah Kita.
Demikian yang disampaikan, Ketua Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Provinsi Malut, Mudasir Ishak yang menyebut, Dikbud Malut secara terang-terangan melawan keputusan gubenur dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab, dari hasil investigasi dilapngan, pihaknya menemukan bukan hanya satu bangunan yang di sewa oleh Dikbud untuk dijadikan kantor di Kota Ternate namun ada bangunan yang lokasinya berbeda yang disewa oleh Dikbud untuk kepentingan kantor cabang.
“Dari hasil investigasi kami ada dugaan bahwa meraka buka kantor secara sembunyi-sembunyi ini untuk mengatur proyek yang bersumber dari DAU dan DAK tahun anggaran 2022-2023 dengan pihak ketiga,” kata Mudasir, Selasa (11/07/23).
Untuk itu, Mudasir mendesak kepada Gubenur AGK agar segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Imam Makhdy Hasan beserta Sekertaris Dikbud, Fahmi Alhabsy dari jabatannya karena perbuatan keduanya sangat berdampak buruk terhadap kualitas pemerintahan dan juga sektor pendidikan di Malut.
“Kami menilai ini kejehatan besar yang terstruktur, untuk itu gubernur tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, nantinya merusak kualitas pemerintahan dan sektor pendidikan di Maluku Utara,” jelasnya.
Tidak sampai disitu, Mudasir juga secara kelembagaan telah mengadukan dugaan main proyek yang terjadi di Dikbud Malut itu ke Kejaksaan Tinggi Malut, dan Polda Malut, sebagai bentuk kepedulain terhadap dunia pendidikan yang di rusak karena ada upaya korupsi yang dilakukan oleh birokrasi.
“Kami sudah lapor ke penegak hukum, baik Kejati maupun di Polda. Bahkan kami sudah siapkan dokumen dugaan korupsi itu untuk ke KPK. Kami benar-benar serius terkait KKN ini, sehingga kami juga minta gubernur harus serius sebab sudah terlalu banyak kejehatan di lingkaran Dikbud Malut yang terjadi semala ini,” ujarnya. (FMK/Red)
