TERNATE, PORTALMALUT.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melalui Komisi V dipimpin oleh Irine Yusiana Roba Putri berkunjung ke Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam reses masa persidangan ke-45, guna meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi. Kunjungan tersebut terdiri dari 10 anggota Komisi V dari Dapil yang berbeda.
Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah dan sejumlah mitra kerja, Irine Yusiana menjelaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur di daerah Maluku Utara, sebab masih banyak daerah yang belum tersentuh infrastruktur dan terisolasi.
“Bahwa, hal ini merupakan bagian dari tugas Komisi V DPR sebagai fungsi pengawasan dalam kunjungan reses masa persidangan ke 45,”ungkap Irine saat rapat bersama dengan pemerintah daerah dan sejumlah Balai Kementerian di Bella Hotel Ternate, Rabu (22/04/26).
Dalam kunjungan kerja ini juga Komisi V DPR ingin memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan dari mitra kerjanya di Maluku Utara. Menurutnya, Komisi V sangat prihatin dengan kondisi daerah yang masih jauh dari pemerataan pembangunan.
Wilayah Maluku Utara selain daerah kepulauan, juga merupakan daerah yang rawan bencana, dan ini telah menjadi tantangan utama bagi masyarakatnya. Olehnya itu, mitra kerja Komisi V di daerah harus benar benar bekerja secara nyata.
Irine juga menyampaikan, dimasa reses ini pihaknya sangat bertekat untuk menjalankan tugas dan mampu berikan dukungan terhadap koneksitas antara daerah, tidak hanya dirasakan ibu kota namun pembangunan juga harus merata sampai ke pelosok-pelosok Maluku Utara.
Sebagai Anggota Komisi V DPR dari Dapil Maluku Utara, Irine sangat prihatin dengan kondisi warga di Maluku Utara terutama yang berada di daerah pelosok, lantaran masih kurangnya pembangunan sehingga masih banyak anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai atau berenang yang berakibat mengancam keselamatan.
“Bahkan ketika masyarakat di rujuk ke ibu kota, seperti orang sakit dan ibu hamil harus melewati sungai, sangat memprihatinkan. Memang dari Kementerian sudah banyak merealisasikan program namun itu masih minim,” terangnya.
Menurutnya, program tersebut kalau disimpulkan masih jauh dari cukup. Untuk itu pihaknya sangat berkeinginan agar Maluku Uatara tidak menjadi daerah yang tertinggal.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, Maluku Utara pada tahun 2025 merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, namun balik semua itu masih banyak permasalahan yang harus ditangani.
“Permasalahan itu merupakan keluhan dari masyarakat Maluku Utara, lantaran masih minimnya pembangunan infstruktur yang menghambat jalannya roda perekonomian,” katanya.
Lanjut Gubernur Sherly juga menyampaikan, belum meratanya pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya menjadi penghambat, sebab Maluku Utara merupakan daerah kepulauan dengan demografinya 60 persen petani dan 20 persen nelayan, sehingga akses jalan sangat dibutuhkan.
Pada kesempatan itu juga Gubernur Sherly meminta agar Komisi V, DPR RI setelah kunjungan ini bisa memperjuangkan keluhan masyarakat Maluku Utara terkait dengan pembangunan infrastruktur agar supaya daerah satu dan lainnya bisa saling terhubung. **
