TERNATE, PORTALMALUT.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda terjun langsung ke lokasi aksi demo dan palang jalan raya oleh warga Kelurahan Jambula, Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate, Senin (13/10/25).
Saat berhadapan dengan masa aksi, Gubernur Serly menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan membantu para nelayan yang perahunya rusak parah, dan akan di ganti oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Perikanan paling lambat minggu kedua Desember 2025, sekaligus di berikan alat tangkap.
“Sementara untuk break water, kami telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang nantinya di tahun ini akan di bangun sepanjang 300 meter dengan dana sebesar Rp 20 milar dari APBD Provinsi Maluku Utara,” katanya.
Lanjut Sherly, untuk masyarakat yang terdampak, yang rumahnya hancur akan di data oleh Disperkim dan akan diberikan bantuan, dan masyarakat yang belum punya kamar mandi juga akan di berikan bantuan dengan membangun kamar mandi.
“Saya talah berkoordinasi dengan Balai Sungai untuk perbaikan saluran drainase. Untuk talut dan jalan akan kami serahkan ke Pemerintah Kota Ternate yang hari ini Sekretaris Daerah Kota Ternate yang juga hadir telah bersedia dan akan memperbaiki jalan dan talud yang rusak. Intinya kami akan berkolaborasi untuk menyelesaikan semua ini,” tegasnya.
Sebelumnya, warga Kelurahan Jambula, Kota Ternate memblokir akses jalan utama sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Aksi ini dilakukan karena warga merasa selama ini aspirasi meraka tidak pernah direspons.
Aksi palang jalan berlangsung sejak pukul 04:00 WIT subuh, dan menyebabkan aktivitas lalu lintas lumpuh total. Sejumlah titik akses jalan utama di kelurahan tersebut ditutup warga dengan spanduk tuntutan, bahkan beberapa perahu nelayan digunakan untuk menghalangi akses kendaraan.
“Aksi ini adalah bentuk kekecewaan kami karena aspirasi masyarakat Jambula terus-menerus diabaikan oleh pemerintah,” kata salah satu warga saat berorasi.
Selain itu, salah satu tokoh pemuda Jambula, Gunawan Idham, menyampaikan bahwa masyarakat Jambula yang merupakan komunitas pesisir memiliki peran penting dalam sektor perikanan dan kelautan Maluku Utara. Namun hingga kini belum ada perhatian serius dari pemerintah, terutama terkait pembangunan infrastruktur dasar.
“Salah satu tuntutan utama kami adalah pembangunan breakwater (pemecah ombak) untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan gelombang tinggi,” katanya.
Gunawan juga mengatakan, permintaan ini sudah berulang kali disuarakan, bahkan dalam forum resmi seperti reses DPRD dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), telah disampaikan namun tak kunjung terealisasi.
“Oleh karena itu, kami menuntut Gubernur Sherly turun langsung menemui masyarakat Jambula. Jika tidak, kami akan terus memblokir seluruh aktivitas di wilayah ini sampai tuntutan kami dipenuhi,” tegas Gunawan. **
