SOFIFI, PORTALMALUT.com – Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) terus mengalami penurunan. Hal ini dijelaskan oleh Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malut, Adnan Wimbyarto pada acara diskusi panel Penguatan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Balbar, Jumat (03/03/23).
Pada kesempatan itu, Adnan memaparkan, terkait dengan IKP Maluku Utara yang terus mengalami penurunan. IKP merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Sesuai data Badan Pangan Nasional, IKP Malut tahun 2022 di angka 58,39, menurun 1,19 poin dibandingkan dengan tahun 2021. Dan menempati peringkat ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia. Di tingkat regional, IKP Malut lebih baik dari IKP Papua dan Papua Barat, di bawah Provinsi Maluku, dan masih jauh dibandingkan Sulawesi Utara.
Lanjutnya, jika IKP dilihat lebih rinci, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan angka yang masih rendah. Aspek ketersediaan pada beberapa kabupaten di Maluku Utara tidak terpantau ketersediaannya, yang artinya daerah tersebut di indikasikan belum mampu menghasilkan produk pangan untuk daerahnya sendiri. Selain itu, pada aspek pemanfaatan menunjukkan angka yang relatif baik, namun masih terdapat beberapa daerah yang memiliki angka rendah, seperti Tikep dan Taliabu.
Dalam rangka menjaga ketahanan pangan Malut, Adnan juga menjelaskan, terkait dukungan pemerintah pusat dan daerah, Alokasi belanja K/L sektor ketahanan pangan pada tahun 2022 sebesar Rp109,48 M. Alokasi tersebut tersebar pada 3 K/L (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR), 22 satuan kerja, 8 program, dan 54 jenis output.
Alokasitersebut terealisasi sebesar Rp108,54 M atau 99%. Belanja ketahanan pangan di Maluku Utara terkonsentrasi pada pengembangan fasilitas untuk mendukung produksi pangan, penyuluhan, pengelolaan irigasi, pengelolaan transportasi (kapal), dan penyediaan benih. Keseluruhan outputtelah mencapai target. “Selain itu, belanja sektor ketahanan pangan terdapat dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” jelasnya.
Alokasi pada DAK Fisik terealisasi sebesar Rp229,06 miliar melalui program pengembangan food estatedan sentra produksi pangan. DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp6,48 Miliar melalui program ketahanan pangan dan pertanian. Dana Desa terealisasi sebesar Rp55,22 Miliar melalui program peningkatan produksi tanaman pangan, penguatan ketahanan tingkat desa dan lumbung desa.
Selanjutnya, Adnan juga menyampaikan kendala yang dihadapi dalam memperkuat ketahanan pangan di Maluku Utara. Kendala secara umum berupa stok bahan pangan pokok yang masih didominasi dari daerah lain antara lain Manado dan Surabaya. Secara teknis, kendala yang dihadapi adalah adanya blokir pagu,refocusing, realokasi anggaran dana utomatic adjustment sehingga satker kurang leluasa dalam merealisasikan anggaran. Tidak tersedianya stok benih di e-Katalog dan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala eksekusi belanja ketahanan pangan pada satker.
“Penguatan ketahanan dan ketersediaan pangan perlu dilaksanakan melalui dua pendekatan, baik sistemik dan holistik (lintas sektor) guna mewujudkan kondisi ketersediaan pangan yang memadai. Hal ini dapat diwujudkan melalui produksi pangan domestik, kualitas pangan yang terjamin, hingga konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan,” terangnya.
Dia menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Disamping itu, ketahanan pangan juga menunjukkan suatu keadaan pangan yang beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Menindak lanjuti hal tersebut, Diskusi Panel Penguatan Ketahanan Pangan di Maluku Utara menjadi salah satu langkah awal dalam mendorong terwujudnya ketahanan pangan Maluku Utara. Pemaparan dan diskusi dari para panelis, mulai dari kondisi ketahanan pangan Malut terkini, data statistik, identifikasi permasalahan, dukungan anggaran dan program, pengawasan dan harmonisasi.
Tak sampai di situ, kerja sama penyediaan pangan untuk mendukung rantai pasok perusahaan diharapkan mampu untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan Maluku Utara yang lebih baik. “Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, sebagai Regional Chief Economist(RCE) dan Financial Advisor(FA), berinisiatif menyelenggarakan acara ini untuk menggali kondisi dan kendala yang dihadapi stakeholders dalam program penguatan ketahanan pangan di Maluku Utara itu,” tutupnya. (PortalMalut)
