TERNATE, PORTALMALUT.com – Ditengah kondisi keuangan daerah yang tidak stabil akibat kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kota Ternate terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pajak dan retribusi di berbagai sektor.
Demikian yang disampaikan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, Thamrin Marsaoly usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Ternate, Selasa (02/06/26).
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate itu mengatakan, agenda utama dalam RPD adalah membahas tentang PAD. Sehingga OPD pengelola pendapatan juga hadir, seperti BP2RD, Disperindag, dan Dinas Perhubungan. Menurutnya, DPRD menjalakan fungsi kontrolnya, guna mengetahui secara pasti estimasi pendapatan jangan sampai di akhir tahun pendapatan tidak sesuai target realisasi.
“Jadi kami memberi masukan penting ke DPRD, dan DPRD memberikan masukan penting kepada kami, salah satunya, bagaimana sehingga estimasi PAD kita dalam 1 tahun, sekitar Rp,159 miliyar itu nanti akan di dorong naik,” kata Thamrin.
Untuk itu lanjut Thamrin, Pemkot berinisiatif untuk mendorong beberapa post pendapatan untuk naik, salah satunya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga Peraturan Daerah (Perda) baru tentang Sarang Burung Walet, yang nantinya akan di sosialisasikan ke masyarakat.
“Untuk pajak sudah sangat bagus, sesuai yang di laporkan oleh Kepala BP2RD sampai hari ini sudah mencapai 59 persen. Mudah-Mudahan sampai akhir tahun kita bisa realisasi,” jelasnya.
Disisi lain, Sekretaris TAPD ini mengakui posisi retribusi saat ini ada kelemahan, sehingga sampai hari ini retribusi baru mencapai 20 sekian persen, ini harus yang di genjot lagi. OPD pengelola retrebusi ada di DLH, Desprindag, dan Perhubungan harus digenjot lagi, sehingga target retribusi Rp,40 miliar sampai akhir tahun minimal mencapai Rp,30 miliar, maka sudah cukup membantu pembiayaan anggaran daerah.
Thamrin juga menyampaikan bahwa menghadapi kondisi daerah dengan kebijakan pemotongan TKD, maka Pemkot Ternate melalui Badan Anggaran melakukan beberapa skema, yang pertama adalah melakukan efesiensi oprasional kantor di setiap OPD seperti penerapan WFH guna menjaga kesetabilan.
“Bayangkan saja di 41 OPD dalam penerapan WFH bisa menghemat pembayaran listrik dalam 1 bulan, contoh seperti di Bapedda biasa 1 bulan bayar listrik Rp,13-14 juta, dalam penerapan WFH Bapedda hanya bayar sekitar Rp,9 juta. Itu artinya jika ini dilakukan di semua OPD maka akan menghemat biaya yang cukup. Sehingga ini yang di lakukan oleh TAPD agar pendapatan kita tetap berjalan,” jelasnya.
Lanjutnya, untuk menggenjot PAD dengan metode pendanaan konvensional (Creative Financing) maka daerah juga memberikan ruang kepada BUMD untuk dijadikan penghasilan daerah. Pemkot Ternate berupaya meningkatkan kontribusi BUMD terhadap kas daerah. Selama ini, PT BPRS Kota Ternate dinilai berhasil memberikan dividen yang konsisten, dengan nilai hampir Rp,3 miliar atau sekitar Rp,2,7 miliar per tahun.
“Keberhasilan tersebut menjadi alasan TAPD mendorong PAM Ake Gaale untuk mulai memberikan kontribusi serupa kepada daerah. Saya sudah menyampaikan ke DPRD agar Perumda Ake Gaale dipanggil untuk membahas pengelolaan pendapatan mereka. Berdasarkan perhitungan kami, ada potensi kontribusi sekitar Rp,130 juta per bulan atau sekitar Rp,1,7 miliar hingga Rp,1,8 miliar per tahun yang bisa masuk ke kas daerah,” jelas Thamrin.
Thamrin menilai kondisi keuangan di PAM Ake Gaale cukup sehat dan memiliki pendapatan yang memadai. Tetapi selama ini sebagian besar pendapatan perusahaan masih digunakan untuk kebutuhan internal. Untuk itu, TAPD telah menjadwalkan pertemuan dengan Dirut PDAM Ake Gaale beserta jajarannya guna membahas skema kontribusi dividen kepada daerah, sekaligus mengkaji kemungkinan tambahan penyertaan modal dari pemerintah ditengah keterbatasan fiskal saat ini. BUMD yang sehat harus mampu menjadi penopang dan membantu pemerintah daerah. **
