TERNATE, PORTALMALUT.com – Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu adanya pengelolaan keuangan yang transparan dalam satu sistem antara Pemerintah Daerah (Pemda), provinsi dan Pemerintah Pusat (Pempus).
Demikian yang disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) Drs. Samsuddin Abdul Kadir saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Daerah serta Bendahara Pemerintah, Pemprov Malut yang berlangsung di Malang, Sabtu (27/05/23).
“Sehingga diharapkan dapat terjadi konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Dan juga efisiensi serta efektifitas waktu,” kata Samsuddin A Kadir.
Mantan Pj Bupati Morotai itu juga mengatakan, dengan dilaksanakannya Bimtek oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut ini, dirinya mengajak kepada peserta agar dapat dijadikan sebagai komitmen dengan tujuan untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Orang nomor tiga di Pemprov Malut itu juga menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
“Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten/kota pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan,” ungkapnya.
Menurutnya, masalah utama yang sering terjadi di dalam administrasi keuangan adalah masalah pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan, akutansi, pelaksanaan, laporan pelaksanaan, dan pengawasan atas pengadaan dana disatu pihak, serta penggunaan dana.
“Dilain pihak, tujuan yang akan dicapai oleh administrasi keuangan negara adalah pertanggungjawaban, efisiensi, serta efektivitas dalam pengadaan dan penggunaan dana,” tegasnya. (PortalMalut)
