TERNATE, PORTALMALUT.com – Gubernur Maluku Utara (Malut) Kh. Abdul Gani Kasuba., Lc yang diwakilkan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Malut, Sri Haryanti Hatari membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 yang digagas Biro Ekonomi Setda Malut bertempat di Red Star Resto, Ternate, Rabu(23/08/23).
Sambutan gubernur yang dibacakan oleh Asisten II menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara pihaknya mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan tersebut oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku Utara.
Dirinya menjelaskan bahwa inflasi jangka pendek dapat menurunkan daya beli masyarakat, dan juga merosotnya kepercayaan konsumen dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun jika dikelola dengan baik, inflasi juga bisa menjadi penguat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Tantangan terbesar dalam inflasi adalah menguatnya harga-harga barang dan jasa yang tidak sebanding dengan kebaikan pendapatan masyarakat.
“Hal ini ini terutama terjadi pada sektor pangan dan energi yang memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk itu, kita harus bersama-sama menjadi pengendali sekaligus mencari solusi untuk mengatasi hal ini,” katanya.
Lanjut Asisten II menjelaskan, sesuai keputussn Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, maka sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok terpenting serta jasa pada tingkat masing-masing daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi dan melakukan upaya untuk memperkuat sistim USB. serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.
“Hari ini TPID provinsi melaksanakan Rapat Koordinasi dan Capacity Building dengan TPID Kabupaten/kota dan Stakeholder terkait untuk mensinkronkan kebijakan pengendalian inflasi serta monitoring dan evaluasi permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian inflasi di Daerah Kabupaten dan Kota,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah berharap agar melalui Rakor dan Capacity Building TPID Provinsi Maluku Utara ini, kita bersama-sama akan mendapatkan informasi dari kabupaten dan kota dalam langkah strategis penyelesaian masalah pengendalian inflasi di kabupaten dan kota selama satu semester pada tahun 2023, serta menetapkan satu program unggulan TPID guna menekan lajunya inflasi di Maluku Utara.
“Pemerintah juga berharap kerjasama semua pihak untuk tetap menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang baik di Provinsi Maluku Utara, bersama-sama bersinergi menekan laju inflasi . Semoga dengan kerjasama yang sinergis antara stakeholder terkait ,pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan optimal serta meminimalisir munculnya permasalahan di masyarakat,” sambung Sri.
Untuk diketahui, Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ini dihadiri oleh mewakili Kapolda Erlichson, mewakili Kejati Provinsi Maluku Utara, Elfrianto, mewakili Danrem 152 Babullah Ternate Ridwan K.A, mewakili Danlanal Sriyono, para anggota TPID Provinsi, Kabupaten dan Kota ,serta stakeholder terkait. (tim/red)
