SOFIFI, PORTALMALUT.com — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) tengah merampungkan sejumlah dokumen kegiatan sesuai alokasi anggaran kurang lebih Rp, 106 milyar untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 ini.
Kepala Bidang SDA, Dinas PUPR Malut, Saiful Amin menjelaskan, anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang nilainya kurang lebih Rp, 30 milyar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp, 70 milyar lebih. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi pembangunan fisik program lanjutan tahun 2022, dan rehabilitasi irigasi di sejumlah titik dalam wilayah Provinsi Malut.
“Untuk anggaran DAK sedang dalam proses pelelangan, sementara sudah di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Begitu juga perencanaannya tengah berlangsung, dan di akhir bulan Ramadhan sudah siap untuk dilelang. Jadi sekarang, masih kita siapkan dokumen-dokumen perencanaan, maupun dokumen lainnya,” ungkap Saiful Amin, di ruang kerjanya, Senin (13/03/23).
Program pembangunan fisik yang bersumber dari DAK tahun 2023, meliputi tiga kegiatan, yakni rehabilitasi daerah irigasi Goal di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), rehabilitasi daerah irigasi Kobe di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), dan lanjutan pembangunan daerah irigasi Wayamli di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).
“Sedangkan program fisik yang dananya bersumber dari DAU, targetnya ada juga masuk dalam program rehabilitasi irigasi. Diantaranya di Gane Timur, Halmahera Selatan (Halsel), dan beberapat titik lainnya, termasuk normalisasi sungai yang tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara,” katanya.
Begitupun program fisik pengendalian banjir, yang didalamnya termasuk pembangunan talud di pantai yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, pihaknya menyebut jika program Bidang SDA PUPR Malut di tahun 2023 ini tersebar di hampir 10 kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara.
“Pada prinsipnya, kami selaku instansi teknis, terkait realisasi program-program tersebut sudah siap. Hanya saja hingga kini, kami masih menunggu kelengkapan dikumen-dokumen untuk persiapan lelang,” jelasnya.
Lanjut Saiful menambahkan, terkait target percepatan perampungan program ini juga, di dalamnya termasuk pembangunan talud di pantai Kelurahan Tafure, Kota Ternate yang pembangunannya sudah berlangsung di tahun 2022 lalu, sepanjang 600 meter, sehingga di tahun 2023 ini disiapkan anggaran Rp, 3 milyar untuk penyelesaian pembangunan dari Tabam ke Tafure.
Selain itu, realisasi pembangunan talud di Desa Amasing, Halsel juga sudah bertahap, dan targetnya sudah harus rampung sebelum tahun 2024. Begitupun pembangunan tanggul di sungai Desa Bibinoi, Halsel yang sebelumnya terkena bencana banjir sehingga di tahun 2023 ini akan dibangun tanggul penahan banjir.
Saiful mengaku, pembuatan tanggul pantai di tahun 2023 ini pihaknya benar-benar menggenjot sesuai urgensi dan masuk pada kajian di Bidang SDA Dinas PUPR Malut. Hanya saja belum maksimlal. Hal ini semata terkait keterbatasan anggaran, sebab secara teknis membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Kendati demikian, dirinya sejauh ini tetap berkomitmen karena sesuai target RPJMD Maluku Utara, bidang ia pimpin itu sudah mengalami surplus realisasi program, khususnya pada sektor pembangunan irigasi, yang persentasenya sudah berada diangka 47 persen. Padahal sesuai terget RPJM semestinya baru di 45 persen.
“Jika ditambah dengan perampungan pembangunan irigasi di Wayamli, maka surplus persentase sesuai target RPJMD sudah jauh melampaui, yakni berada di angka 50 persen sebelum tahun 2024 yang akan datang,” tegas Saiful mengakhiri. (PortalMalut)
