TERNATE, PORTALMALUT.com – Pemerintah Kota Ternate bakal mengaktifkan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paru Waktu yang rencananya akan menerima Surat Keputusan (SK) pada 1 Desember 2025.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Samin Marsaoli mengatakan, untuk PPPK Paruh Waktu yang sarjana S1 sebanyak 1.316, D3 sebanyak 2.267, dan untuk SMA sederajat 1 orang. Untuk itu, Pemerintah Kota Ternate juga sudah menyiapkan gaji, serta penempatan kerja yang akan tersebar di seluruh OPD.
Kata Samin, setelah Penandatanganan Perjanjian Kerja sesuai yang dijadwalkan, maka mereka secara Sah menjadi ASN, berarti mereka sudah harus mengisi Penilaian Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan sudah punya Nomor Induk Pegawai (NIP). Otomatis pemberlakuan disiplin sesuai ketentuan PP No. 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN berlaku.
“Kita berharap setelah mereka menjadi PPPK Paru Waktu ada peningkatan pekerjaan pada pelayanan masyarakat, sehingga proses penyegaran di pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” ungkap Samin kepada sejumlah media di halaman kantor walikota Ternate, Selasa (25/11/25).
Lanjut Samin, mengacu skema awal tahun 2026 para PPPK Paruh Waktu ini mereka tidak akan ansih sesuai penempatan saat itu, Pemkot akan melakukan mutasi ke setiap OPD yang membutuhkan, terutama OPD pengelolah PAD seperti halnya Dishub, Disperindag, BP2RD dan OPD lainya.
“Dengan harapan mereka ini kan tenaga baru meskipun sudah lama, dengan semangat mereka ini kita perdayakan untuk peningkatan PAD, ini juga bagian dari strategi peningkatan PAD,” jelasnya.
Menurutnya, terkait pembayaran gaji PPPK Paru Waktu ini besarannya mengacu pada Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan akan di terima pada 1 Desember saat menerima SK. Untuk itu, saat TPAD sedang merampungkan anggarannya. PPPK Paru Waktu ini juga di persiapkan untuk mengisi program nasional Presiden Prabowo yakni Sekolah Rakyat serta Koperasi Merah Putih.
“Di tempatkan 3 sampai 5 orang untuk Koperasi Merah Putih untuk sarjana ekonomi, tetapi kalau sarjana ekonomi nya kurang, maka yang ijasah SMA juga akan di tempatkan di Koperasi Merah Putih, dan guru yang di anggap mampu di tempatkan di Sekolah Rakyat,” jelasnya. **
