SOFIFI, PORTALMALUT.com – Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) Kh. Abdul Gani Kasuba (AGK) didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Abdullah Assagaf berkunjung ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Jakarta dalam rangka melakukan silaturrahimm sekaligus audensi dengan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, pada Senin (10/04/23).
Agenda silaturrahim di bulan ramadhan yang berlangsung sekitar pukul 12.30 WIB di Gedung Mina Bahari I Lantai VII itu membicarakan berbagai hal, terutama berkaitan dengan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Maluku Utara.
“Dalam bulan suci Ramadhan ini harus kita perbanyak silaturrahim, kebutulan saya di Jakarta jadi saya silaturrahim dengan Pak Menteri Tringgono, sahabat baik saya,” ungkap Gubernur AGK setelah itu.
Pada pertemuan itu, Gubernur AGK menyampaikan terima kasihnya atas dukungan anggaran yang selama ini diberikan oleh KKP kepada Pemprov Malut. Menurutnya, dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran Dekonsentrasi dan anggaran Tugas Pembantuan (TP) dalam catatan empat tahun terakhir, baru tahun ini alokasinya paling besar.
Gubernur juga beterima kasih kepada KKP atas dukungan program, berupa pemberian bantuan asuransi nelayan, Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan, maupun bantuan kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 30 GT bagi nelayan di Malut. Dirinya menilai bahwa ketiga program KKP ini sangat bersentuhan dan memberi manfaat langsung kepada para penerima bantuan tersebut.
Gubernur juga menambahkan, selain ketiga program yang disebutkan itu, dukungan kegiatan di bidang perikanan budidaya yang akan digelontorkan oleh KKP di Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Pulau Morotai dan Pulau Taliabu pada tahun 2023 ini patut diapresiasi.
“Sebab bantuan kegiatan budidaya ini sejalan dengan program pemerintah daerah melalui DKP Malut yang kini mulai menaruh perhatiannya untuk menggarap potensi budidaya perikanan yang selama ini masih jauh dari harapan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu Malut itu juga tak sungkan menyampaikan keluhannya terkait persoalan terbatasnya ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi kebutuhan utama para nelayan di Malut, terutama bagi nelayan penerima kapal bantuan penangkapan ikan diatas 30 GT yang tidak lagi diberi jatah alokasi BBM subsidi.
“Harapannya ada kebijakan khusus terkait penyaluran BBM bersubsidi bagi kapal-kapal bantuan diatas 30 GT,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala DKP Malut, Abdullah Assagaf dihadapan Menteri KP menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi. Hal ini dibuktikan dengan penyiapan sarana prasarana dukungan diempat pelabuhan perikanan milik daerah melalui anggran APBD 2023.
“Kita nanti akan siapkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kebijakan PIT dan PNBP pasca produksi di empat Pelabuhan, yakni Pelabuhan Perikanan Tobelo, Dufa-Dufa Ternate, Goto Tidore dan Panambuang Bacan,” kata Abdullah.
Alumnus Alkhairaat Palu itu meyakini dengan adanya kebijakan PIT yang menerapkan sistem zona dan kuota penangkan maka keberlanjutan sumberdaya ikan lebih bisa dipastikan karena mudah dikendalikan. Disamping mendukung program PIT, DKP Malut juga dengan gamblang mendukung kebijakan pemungutan PNBP Pasca Produksi.
Hal ini menurutnya, formula penghitungannya lebih sederhana, dengan kata lain, indeks tarif pungutan tergantung jumlah dan jenis ikan yang didaratkan dipelabuhan perikanan. Bagi nya, kebijakan PNBP Pasca Produksi ini tidak semata-mata terkait proses penerimaan negara saja tetapi sejatinya merupakan bagian penting dari terobosan perbaikan tata Kelola perikanan nasional.
Pada kesempatan itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono merespon dengan baik setalah mendengar paparan Gubernur dan Kadis DKP Malut, untuk itu dirinya berjanji akan terus memberi dukungan melalui kegiatan dan program di Malut. Bahkan Menteri KP juga mengatakan akan mengatur jadwal kunjungan kerjanya di Malut dalam rangka menghadiri undangan sekaligus permintaan gubernur.
Untuk diketahui, hadir pada pertemuan tersebut, diantaranya sejumlah pejabat Esaln I lingkup KKP, Staf Khusus Menteri KP, Kepala Biro Perencanaan KKP, Kepala Biro Humas KKP dan Katimlak Unit Kerja Menteri KP. (PortalMalut)
