SOFIFI, PORTALMALUT.com – Guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) gencar menggelar penguatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di sejumlah daerah kabupaten.
Kepala DP3A Malut, Musrifah Alhadar mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan agenda penting pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sebab melalui program ini, diharapkan dapat mendukung terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang responsif gender.
Atas dasar itulah, perempuan yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu mengundang sejumlah narasumber dari Deputi Kesetaraan Gender Kementerian P3A RI, saat menggelar penguatan PPRG di Kabupaten Habar pada 28 Februari – 1 Maret 2023, dan di Pulau Morotai pada 2 Maret 2023.
Kepala OPD perempuan itu juga mengklaim bahwa saat ini peran serta kaum perempuan dalam berbagai bidang pembangunan sudah semakin meningkat. Bahkan, berbagai kemajuan saat ini telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan P3A.
“Meski begitu, ada banyak hal yang perlu kita benahi, salah satunya adalah peningkatan kualitas hidup perempuan di beberapa bidang strategis seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan pengambil keputusan, yaitu keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif dan legislatif maupun yudikatif, sehingga dapat memberikan perannya dalam proses pengambilan keputusan,” kata Musrifah, Minggu (05/03/23).
Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender oleh para komponen perencana di setiap SKPD untuk mendorong tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak secara berkesinambungan.
Disamping itu, dirinya berharap para peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut dapat memanfaatkan momen itu dengan baik, dan juga saling sharing dan berbagi informasi tentang kondisi pembangunan perempuan dan anak di Maluku Utara, sehingga nantinya berdampak pada peningkatan kualitas dan posisi strategis kaum perempuan.
“Saya berharap akan tercipta sinergitas dan harmonisasi arah kebijakan pembangunan gender, perempuan dan anak mulai dari tingkat nasional sampai ketingkat akar rumput melalui pelaksanaan penguatan PPRG tahun 2023 ini,” jelasnya.
Sementara itu, Pemda Kabupaten Pulau Mortai melalui Plt Sekda, F Revi saat menghadiri kegiatan PPRG tersbut mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DP3A Malut tersebut. “Bagi kami, kegiatan penguatan perencanaan dan pengembangan yang responsif berbasis gender (PPRG) merupakan entry point dari pengurustamaaan gender,” ucapnya.
Revi mengakui bahwa kesuksesan PPRG yang melahirkan Blue Print kebijakan yang responsif berbasis gender adalah Milestone dasar untuk mengintervensi isu, serta permasalahan sosial berbasis gender di suatu wilayah. Pemkab Morotai kata Revi, telah berkomitmen untuk mendukung strategi nasional tentang percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
“Tak hanya itu, Pemda Merotai juga telah mengimplementasikan pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2) yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak; Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pusat pemberdayaan perempuan dan anak dalam bentuk rumah aman,” jelasnya.
Untuk diketahui, penguatan PPRG yang dilakukan oleh DP3A Malut itu menghadirkan beberapa narasumber dari Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Rinusu dan para narasumber dari Bappeda Maluku Utara, Muhammad Reza dan Fasda PUG Maluku Utara, Rusdi Arfah. (PortalMalut)
