TERNATE, PORTALMALUT.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra), program tersebut merupakan program pemerintah pusat untuk keluarga kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi di akhir tahun 2025.
Program BLT Kesra tahun 2025 tersebut di launching langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos yang berlangsung di Benteng Orange, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate, Senin (24/11/25).
Dalam sambutannya Gubernur Sherly menyampaikan bahwa, Launching BLT Kesra yang dilakukan secara simbolik di Kota Ternate ini juga dilakukan serentak di 9 Kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara, dengan total anggaran Rp, 42 miliar untuk 44.000 penerima, di salurkan melalui Kantor Pos.
Selain itu lanjut Sherly, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial juga menyalurkan program Penerima Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan di Maluku Utara sebesar Rp, 97 miliar untuk 54.000 penerima.
Terkait BLT Kesra kata Sherly untuk mengisi daya beli masyarakat sebeb di akhir tahun biasanya terjadi inflasi dengan kebutuhan yang meningkat, sehingga keluarga kurang mampu dapat bantuan satu Kepala Keluarga Rp, 900 ribu.
“Kita apresiasi program Pemerintah Pusat bapak Presiden Prabowo yang memastikan bahwa di seluruh Indonesia terutama Desil 1-4 untuk memastikan di akhir tahun, Natal dan tahun baru ada ekstra doi untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena untuk nelayan, petani, iklim yang berubah, panen yang mungkin ada yang berhasil ada yang gagal, dan ada inflasi, tetapi kemudian doi tambah harga tambah, ya sama aja,” ucap Sherly.
“Saya juga memberikan apresiasi kepada Kemensos, kantor pos, dan Dinsos yang sudah memberikan data dengan baik dan sudah memastikan penyaluranya dengan baik. Jika ada yang pungli atau minta doi tambah lapor, karena seharusnya 1 KK menerima Rp, 300 ribu untuk periode Oktober-Desember. Artinya 1 KK terima Rp, 900 ribu. Jika ada oknum yang meminta doi Rp, 100-200 ribu (potong) lapor,” tegasnya.
Menurutnya, sekitar 174.000 KK di Maluku Utara berada pada Desil 1-5 yang berarti mereka berhak mendapatkan bantuan, tetapi data dari Kemensos hanya, 91.000 KK. Artinya sekitar 50.000 KK yang tidak terdata dalam bantuan PKH dan BLT.
“Tolong datanya di update, di identifikasi, mereka itu siapa-siapa saja, sehingga bisa memperbaiki data ke Kemensos. Sehingga ke depan bisa merata, semua mereka yang membutuhkan bisa dapat, dan Pak Sekda, Dinsos tolong ambil data dari kelurahan untuk mereka yang benar-benar kurang mampu,” tegasnya.
Gubernur juga akan melalukan pencocokan data dengan BPS guna memastikan data tersebut akurat. Sebab, setiap kunjungan di kabupaten/kota banyak ditemukan masyarakat yang membutuhkan tapi mereka tidak masuk Desil 1-4. Untuk itu data penerima ini harus diperbaiki.
“Intinya kita semua ASN pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat Maluku Utara yang membutuhkan itu bisa dapat bantuan. Dan negara benar-benar hadir, untuk itu semua kita harus memperbaiki datanya, ujung tombak dari data itu ada di BPS, Kemensos dan Dinsos, jadi mohon kerja samanya dengan baik,” katanya. **
