Oleh: Yati Suharyati – Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melejit tajam, tumbuh 3-4 5 kali lipat di kancah nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) RI tumbuh 5,05 persen pada 2023. Ini diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di seluruh provinsi Tanah Air. Dari 38 provinsi yang dicatat BPS, Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi daerah paling tinggi. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 20,49 persen secara tahunan (kompas.com, 25/2/2024).
Lonjakan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara disebut-sebut sebagai buah manis dari program hilirisasi, terutama hilirisasi nikel. Industri ferronickel menjadi sumber pertumbuhan utama di wilayah ini. Kondisi serupa juga terjadi pada Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang juga kaya nikel turut meraih angka pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua yakni 11,91 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Ditengah Kemiskinan
Hilirisasi merupakan proyek kebanggaan Jokowi untuk mendapat nilai tambah di dalam negeri. Pelarangan ekspor nikel diberlakukan sejak awal 2020. Meskipun dalam perjalanannya hilirisasi nikel ditentang oleh negara-negara maju bahkan sempat digugat oleh WTO dan diberikan peringatan oleh IMF, namun hilirisasi kekeh dipertahankan untuk mencapai negara maju Indonesia 2045. Hilirisasi diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan terciptanya nilai tambah berganda, sehingga syarat menjadi negara maju terpenuhi.
Namun sayangnya dengan pertumbuhan ekonomi yang melesat tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat. Distribusi kekayaan masih tetap timpang. Terbukti dari angka kemiskinan yang tidak berkurang signifikan. Kemiskinan di Maluku Utara masih terbilang tinggi dan mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo.
Angka kemiskinan di Maluku Utara bahkan naik menjadi 6,46% pada Maret 2023, dari 6,23% pada Maret 2022. Angka tersebut juga naik bila dibandingkan pada September 2022 (6,37%). Jumlah warga miskin di Maluku Utara bertambah sekitar 3.930 jiwa dalam setahun dari 79,87 ribu pada Maret 2022 menjadi 83,8 ribu pada Maret 2023. Garis kemiskinan Maluku Utara jauh lebih tinggi dibandingkan nasional yakni Rp550.458,-per kapita, per bulan (cnbcindonesia.com, 1/8/2023).
Kehadiran puluhan perusahaan tambang di Maluku Utara juga tidak menjamin jumlah pengangguran hilang, terlebih di daerah Halmahera sebagai lokasi tambang. Badan Pusat Statistik (BPS)Maluku Utara (Malut) telah mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Malut mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2023 jumlah pengangguran mencapai 28,60 ribu orang atau 4,31 persen dari jumlah Angkatan Kerja sebanyak 663,3 ribu orang. Peningkatan ini menempatkan Malut berada diperingkat ke 13 Provinsi dengan TPT tertinggi di RI (klikhalmahera.com, 7/11/2023).
Catatan lain dari profil kemiskinan Maluku Utara adalah rasiogini atau ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Rasio gini pada Maret 2023 tercatat 0,300 atau turun dibandingkan per September 2022 yakni 0,209. Namun, angka tersebut naik dibandingkan Maret 2022 atau setahun sebelumnya yang tercatat 0,279 (cnbcindonesia.com, 1/8/2023).
Standar Kesejahteraan Kapitalisme
Tampak sekali pertumbuhan ekonomi yang melesat nyatanya tidak efektif mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sesuatu yang lazim dalam sistem kapitalisme bahwa pertumbuhan ekonomi diukur dari peningkatan jumlah produk domestik bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala daerah. Faktanya indikator tersebut gagal untuk mengukur kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi hanya diukur dari hitungan pertumbuhan lapangan usaha maupun kelompok pengeluaran. Jika PDB/PDRB terhitung makin meningkat, berarti negara atau daerah dianggap makin kaya dan kesejahteraan masyarakat pun makin meningkat. Kenyataannya, yang sering terjadi adalah kian melebarnya gap antara si kaya dan si miskin. Hal ini terjadi karena yang terlibat dan diuntungkan dalam kegiatan produksi, hanyalah para pemodal alias orang-orang kaya yang jumlahnya hanya minoritas. Kondisi seperti ini yang terjadi di Maluku Utara.
Berdasarkan data pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di Maluku Utara pada tahun 2023 tertinggi berasal dari lapangan usaha (LU) industri dan pertambangan. Industri menyumbang pertumbuhan 41,32 persen, sementara pertambangan sebesar 49,07 persen. Pertumbuhan kedua LU itu didorong oleh tingginya produksi bijih nikel dan olahannya berupa ferronickel, MHP, nickel matte dan nickel sulphate. Sedangkan, sektor pertanian berada di urutan ketiga LU penyumbang pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dengan persentase sebesar 4,25 persen (infopublik.id, 7/2/2024).
Dengan demikian yang menikmati lezatnya pertumbuhan ekonomi bukan rakyat, melainkan para pengusaha, yakni para kapitalis pemilik industri nikel di wilayah Maluku Utara. Salah satunya adalah pabrik nikel terbesar di dunia yang kelola PT Halmahera Persada Lygend (HPAL) yang resmi beroperasi pada Juni 2021. Perusahaan tersebut merupakan unit bisnis dari Harita Nickel yang beroperasi di Kawasan Industri Pulau Obi, Maluku Utara. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan penambang dan pengelola nikel lainnya, seperti PT Weda Bay Nikel.
Walhasil, tampak jelas bahwa kemiskinan di daerah ini bersifat sistemis, yakni kemiskinan yang diakibatkan oleh penerapan sistem yang buruk. Bercokolnya industri tambang yang tidak berdampak ke masyarakat adalah lahir dari kebijakan sistem kapitalisme saat ini yang berorientasi pada profit semata. Sistem ini hanya berpihak pada pemilik modal dan seringkali menjadi pintu para pengusaha untuk memperkaya diri. Adapun neraca pertumbuhan PDB tidak benar-benar mengukur kesejahteraan rakyat. Pada perkembangannya, PDB tidak lebih dari hegemoni negara maju kapitalisme untuk mengontrol penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan negara jajahan.
Kesejahteraan Dalam Islam
Berbeda dengan Islam, bahwa ukuran kesejahteraan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pokok orang per orang, yaitu sandang, pangan, dan papan. Bukan angka pertumbuhan ekonomi yang bersifat global. Ukuran kesejahteraan tidak dihitung secara rata-rata, namun dipastikan individu per individu mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Jika terdapat 250 juta penduduk, maka dari mulai bayi yang baru lahir hingga tua-renta akan mendapat jaminan. Jika ada satu orang yang terlantar, maka ada masalah dalam penerapan ekonomi. Dari sini, jaminan kesejahteraan akan terlihat rill bukan sekedar angka diatas kertas.
Islam sebagai sistem yang sempurna dan paripurna untuk mengukur pertumbuhan ekonomi cukup dengan neraca APBN atau baitul mal, yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Hal ini pernah tercatat dalam sejarah ketika Islam diterapkan di era abad pertengahan.
Kisah mahsyur Khalifah Umar bin Khatab menjadi saksi bagaiman kesejahteraan individu per individu diperhatikan. Umar bin Khattab melakukan patroli di malam hari untuk memastikan semua orang yang berada di bawah pimpinannya memperoleh hak-haknya. Kemudian ketika beliau menemukan wanita miskin beliau memanggul sendiri gandum dari Baitul Mall untuk diserahkan kepada rakyatnya.
Untuk persoalan sumber daya alam tambang, Islam mengkategorikan sebagai kepemilikan umum. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yakni api, air dan padang rumput. Maka komoditas-komoditas strategis, seperti batu bara, nikel, dan berbagai tambang lainnya, tidak boleh dikuasai individu, melainkan dikembalikan menjadi milik umum yang dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil produksi tambang didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan jaminan hidup. Pengelolaan sumber daya alam kepemilikan umum tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada individu atau swasta. Kalaupun ada swasta yang terlibat dalam produksi, ia hanya dibayar sesuai apa yang dikerjakannya. Bukan dengan konsensi atau bagi hasil.
Demikian penetapan seperangkat aturan dalam Islam. Kesejahteraan menjadi sesuatu hal yang mudah untuk digapai. Indikator kesejahteraan memihak pada seluruh rakyat bukan hanya pemilik modal. Bahkan penerapan aturan Islam bukan hanya umat Islam yang merasakan, negara-negara diluar Islam pun merasakan rahmat risalah Islam. Beberapa kisah fenomenal pemimpin-pemimpin Islam yang mengirimkan bantuan saat kelaparan melanda Irlandia dan pada korban kebakaran di Amerika pernah tercatat. **
