TERNATE, PORTALMALUT.com – Ikatan Solidaritas Sopir Angkutan Penumpang (ISSAP) Kota Ternate menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap ketertiban transportasi umum dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi sopir, serta fungsi terminal, parkiran liar, dan keberadaan transportasi berbasis aplikasi online yang dianggap bermasalah karena tidak diatur secara adil.
“Kami yang tergabung dalam ISSAP Kota Ternate merasa prihatin dan kecewa atas semakin memudarnya perhatian Pemerintah Kota Ternate terhadap keberlangsungan usaha jasa transportasi rakyat, khususnya Angkutan Kota (Angkot),” kata Muhammad Eky saat berorasi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (10/11/25).
“Perlu diketahui transportasi umum adalah urat nadi ekonomi rakyat,?dan di dalamnya terdapat ratusan sopir dan keluarga yang menggantungkan hidup dari roda transportasi ini. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa eksistensi sopir Angkot kini terpinggirkan oleh lemahnya pengawasan, karena tidak tertibnya fungsi terminal, serta maraknya model transportasi lain yang beroperasi tanpa aturan yang jelas,” sambungannya.
ISSAP Kota Ternate menilai kondisi ini bukan sekadar masalah transportasi, tetapi telah menyentuh ranah pemenuhan hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOSBUD) yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 huruf H, ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Lanjutnya, ISSAP Kota Ternate juga menilai dengan hadirnya aktivitas angkutan berbasis aplikasi tersebut secara langsung telah membuat para supir Angkot terancam, dari segi pendapatan yang menurun drastis. Padahal sopir Angkot yang berjumlah lebih dari 400 itu selalu membayar retribusi parkir di dalam terminal yang secara langsung membantu mendongkrak PAD Kota Ternate.
“Kami lihat hadirnya sopir online ini mereka tidak membayar retribusi atau tidak membantu perekonomian Daerah Kota Ternate. Untuk itu, kami berharap Pemerintah Kota Ternate mampu menjawab keresahan kami serta mengambil langkah yang mendukung kami para supir Angkot, serta menutup atau memblokir aplikasi berbasis aplikasi online di Kota Ternate,” tegasnya.
Untuk diketahui, ada 15 tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, diantaranya:
- Menuntut Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perhubungan untuk menegakkan fungsi terminal penumpang di Gamalama dan Bastiong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terminal harus kembali menjadi pusat angkutan penumpang, bukan tempat bongkar muat barang atau parkir kendaraan pribadi.
- Menuntut penertiban seluruh aktivitas parkir liar dan kendaraan ojek yang masuk atau mangkal di sekitar terminal yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu sirkulasi trayek angkot.
- Mendesak pemerintah menertibkan kendaraan berbasis aplikasi online (Grab Indrve Maxi ) agar keberadaannya diatur melalui zonasi dan perizinan yang adil tanpa merugikan sopir angkot konvensional.
- Menuntut penertiban kendaraan yang parkir sembarangan di depan Pasar Higienis dan Barito, yang saat ini menjadi sumber kemacetan dan hambatan bagi trayek angkot maupun seluruh pengguna jalan masyarakar Kota Ternate.
- Meminta Pemerintah Kota mengaktifkan kembali area parkir resmi di Pasar Higienis agar sesuai peruntukan dan dapat digunakan oleh masyarakat secara tertib.
- Mendesak pemasangan kembali rambu-rambu lalu lintas dan Iarangan parkir didalam lokasi dan depan Pasar Higienis dan Barito, sebagai dasar penegakan hukum bagi petugas di lapangan.
- Mengusulkan pembangunan Posko Bersama antara Lantas, Dishub, dan Satpol-PP di kawasan Pasar Higienis-Barito untuk menjaga ketertiban dan menegakkan aturan di lapangan.
- Meminta penjadwalan jam jaga petugas Lantas, Dishub, dan Satpol-PP secara bergiliran, terutama pada jam-jam padat, agar pengawasan dan ketertiban berjalan efektif.
- Mendesak Pemerintah membuka kembali akses pejalan kaki di area Pasar Buah yang mengarah ke Terminal Gamalama, untuk memudahkan masyarakat mengakses transportasi umum.
- Menuntut normalisasi seluruh tempat parkir di area pasar dan terminal sesuai fungsinya, serta menegaskan bahwa kendaraan bermotor pribadi dan ojek tidak boleh masuk ke dalam area terminal penumpang.
- Meminta Pemerintah menyediakan fasilitas tempat sampah dan kebersihan di area terminal agar lingkungan terminal tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.
- Kami menuntut agar Pemerintah Kota Ternate hadir secara nyata melindungi pelaku transportasi rakyat kecil.
- Tidak membiarkan ketidak teraturan yang merugikan ekonomi sopir angkot.
- Menata kembali sistem transportasi dengan berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan kelompok. **
