TERNATE, PORTALMALUT.com – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut), Samsuddin A Kadir, membuka rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi dan teematik di Provinsi Maluku Utara, yang digelar oleh KPK RI, di aula kantor wali kota Ternate, Selasa (23/04/24).
Kegiatan Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KOK) itu dihadiri langsung oleh Kordinator Wilayah V, Abdul Haris.
Dalam Rakor ini pemerintah kabupaten/kota termasuk provinsi menyampaikan program pencegahan korupsi dihadapan KPK. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu tugas pemerintah yakni menyelenggarakan pemerintahan bebas korupsi.
Pada kesempatan itu, Samsuddin menyampaikan bahwa, penyelengaraan anggaran yang bersumber dari pusat maupun daerah harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan.
“Hal ini penting mengingat banyaknya persoalan hukum menjerat aparat pemerintah karena integritas dari penyelenggara sangat lemah,” ucap Samsuddin dalam sambutannya.
Begitu juga dengan kekayaan daerah yang dihasilkan melalui potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki menjadi sorotan yang tajam dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar dikelola dengan baik untuk mensejahterakan rakyat.
“Saya berharap dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, pejabat pemerintah daerah dapat menunjukan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat,” harapnya.
Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Saleh Marasabessy, Sekretaris Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Sekda Halbar, Sekda Halsel, Sekda Haltim, Kepala BPN se-Malut, dan perwakilan kabupaten/kota lainnya. **
