TERNATE, PORTALMALUT.com – Mewakili Gubernur Malut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ir. Sri Haryanti Hatari membuka secara resmi kegiatan Expo Segitiga Emas, kerja sama antar daerah yang berlangsung di Resto Red Corner, Senin (16/01/23).
Expo Segitiga Emas ke-2 dengan tema “Memperkuat kolaborasi, meningkatkan ekonomi, mempercepat pembangunan” ini melibatkan 4 daerah, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Halmaheta Timur, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.
Dalam sambutannya, Sri Haryanti Hatari menyampaikan, kerjasama antar Pemda merupakan suatu bentuk pengaturan dalam bidang-bidang yang disepakati, untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik untuk mengoptimalkan potensi daerah.
Hal ini juga merupakan alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas dan saling menguntungkan. Terutama pada bidang yang menyangkut kepentingan, oleh karena itu, kerjasama ini diharapkan nantinya menjadi jembatan yang mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah.
Lanjut Sri Haryanti, dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 363 mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka daerah dapat mengadakan kerjasama antar Pemda dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik.
“Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas dengan mengoptimalkan potensi wilayah, mengingat daerah kita adalah kepulauan, sehingga harapan dari kerjasama ini menjadi salah satu alternatif inovasi dan konsep yang didasarkan pada sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut dengan kepentingan lintas wilayah,” ucapnya.
Gubernur, lanjut Sri Hatari, sangat mengharapkan dalam kerja sama Segitiga Emas ini nantinya menjadi satu jembatan baru bagi peradaban di provinsi, yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan dan diharapkan nantinya bisa melalui suatu keuntungan dan manfaat ekonomi untuk masyarakat.
Pemprov menyelenggarakan pengawasan dan melakukan pemantauan pelaksanaan penyediaan layanan publik dengan memperhatikan kondisi wilayah lainnya, juga memperhatikan kebijakan pengelolaan infrastruktur pabrik, menyusun dan merumuskan wadah koordinasi pengelolaan infrastruktur publik dengan mengacu pada penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan infrastruktur publik pada tingkat Kabupaten/kota yang selama ini telah dilaksanakan.
“Semoga langkah inovasi ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di wilayah Maluku Utara untuk terus berinovasi dan bekerja sama, guna sama-sama kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara,” tutupnya.
Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan ini diantaranya, Walikota Ternate, Wakil Bupati Halbar, Wakil Bupati Haltim, Sekot Tidore Kepulauan, Pimpinan BI Maluku Utara, serta Forkopimda Kabupaten/kota. (PortalMalut)
