SOFIFI, PORTALMALUT.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting, yang dipimpin langsung oleh Ketua TPPS Provinsi, Ir. Al. Yasin Ali M.MT., dan diikuti oleh jajaran Forkompimda, Perwakilan Danrem, dan Perwakilan Polda Malut, Kadis Kesehatan, Plt Kadis Sosial, serta perwakilan OPD Malut bertempat di ruang tapat kantor Gubernur Malut lantai 4, Kamis (5/10/23) pagi tadi.
Pada kesempatan itu, Wagub Al Yasin menyampaikan, peran Pemerintah Daerah dan desa merupakan ujung tombak dari penanganan stunting, terlebih Pemerintah Kabupaten Kota, yang memiliki peran vital karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di level akar rumput. Dalam penanganan dan menekan angka stunting, Provinsi Malut telah melakukan difusi inovasi, dimana inovasi dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Malut telah banyak di kembangkan dan tersebar di berbagai OPD mulai tingkat provinsi hingga kabupaten kota.
“Saya berharap penurunan stunting terus di lakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memanfaatkan potensi di daerah. Dan saya ingin kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan terutama kompetensi dalam hal gizi pangan oleh seluruh para pelaku penekan stunting,” ungkapnya.
Wagub juga mengatakan, Pemerintah Pusat terus berkomitmen untuk membebaskan generasi muda Indonesia dari stunting. Untuk Maluku Utara sendiri prevelensi stunting dari 26,01% di targetkan turun menjadi 14% sebelum tahun 2024. Berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2022 pevalensi angka stunting di Malut berada pada 26,1% artinya masih diatas rata-rata nasional yaitu 21,6% sehingga Pemda baik gubernur dan bupati wali kota harus kerja ekstra dalam mencapai target nasional sebesar 14% dengan mengerahkan segala upaya baik SDM dan sumber lainya.
“Semua TPPS secara vertikal harus terus berkomitmen dan berkolaborasi sesuai perannya untuk melakukan berbagai upaya dengan berfokus pada lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting,” harap Wagub.
Wagub memberikan pesan agar stunting merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Untuk itu harus ikut terlibat aktif dan berpartisipasi dalam melakukan percepatan penanganan stunting karena anak bangsa khususnya Maluku Utara harus cerdas sehat dan memiliki gizi yang cukup untuk belajar dan berkarya.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, saya sangat mengapresiasi dan berharap di seluruh wilayah kabupaten kota dapat melakukan sinergi bersama agar tujuan kita untuk menurunkan angka hingga 14% bisa tercapai pada tahun 2024 nanti,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut, Nuryamin, S.TP., MM., menyampaikan kegiatan Rakor dan Evaluasi TPPS ini merupakan penguatan peran dan fungsi dari TPPS secara berjenjang dan berkesinambungan. Dirinya juga menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini dilakukan untuk melihat upaya penekanan stunting oleh Pemprov Malut tahun 2024 sebesar 14% sesuai target nasional.
“Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Tahun 2022 menunjukan, Provinsi Malut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,5% dari angka 24,5% pada tahun 2021 menjadi 20% pada tahun 2022. Penurunan Stunting di Maluku Utara berdasarkan SSGI tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 1.4% dari angka 27.5 % menjadi 26.1%, sementara target provinsi maupun target nasional tahun 2024 harus mencapai 14%,” katanya. **
