HALTENG, PORTALMALUT.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan kembali dibuktikan. Gubernur Sherly Tjoanda menyerahkan secara simbolis 15 unit armada penangkap ikan berkapasitas 1,5–3 GT kepada para nelayan di Desa Loleo, Kabupaten Halmahera Tengah, Senin (21/07/25).
Penyerahan dilakukan bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Malut serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, sebagai bagian dari program strategis Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program KNMP merupakan inisiatif unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan menjadikan desa-desa pesisir sebagai sentra perikanan terpadu. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan usaha, akses pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat nelayan. Desa Loleo ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas pelaksanaan program tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan pentingnya konektivitas program dengan sektor keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. “Kalau program ini sudah jalan, kita akan koneksikan dengan akses perbankan agar nilai tukar nelayan meningkat. Tidak hanya menangkap ikan, tapi juga meningkatkan daya jualnya. Ini adalah bagian dari upaya kita membangun kemandirian desa pesisir,” ujar Gubernur.
Selain penyerahan armada tangkap, dukungan juga diberikan kepada Desa Goeng dalam bentuk program budidaya rumput laut, yang diharapkan memperkuat sektor perikanan budidaya sebagai alternatif usaha produktif masyarakat pesisir.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sherly turut menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan. Pemprov Maluku Utara menanggung iuran tahun pertama bagi peserta, sebagai wujud kepedulian terhadap perlindungan kerja di sektor kelautan.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan nelayan kita tidak hanya produktif, tapi juga terlindungi. Setelah tahun pertama, cukup dengan Rp16 ribu per bulan, peserta bisa memperpanjang secara mandiri. Ini soal kearifan menjaga keberlanjutan perlindungan,” ucapnya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata pembangunan ekosistem maritim yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan mengintegrasikan aspek produksi, perlindungan sosial, dan akses keuangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan peningkatan kesejahteraan nelayan dan penguatan ekonomi desa-desa pesisir. **
