SOFIFI, PORTALMALUT.com – Guna mendukung upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) membuat sejumlah program dan kegiatan diantaranya, program Pengelolaan Perikanan Tangkap, program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan program Pengolahan serta Pemasaran Perikanan dengan sasaran masing-masing rumah tangga nelayan, pembudidaya dan pengolah.
Demikian yang disampaikan oleh Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, Irwan Usman yang didampingi Fungsional Pengelola Data Perikanan Tangkap DKP Malut, Ibrahim Asnawi dan salah satu Staf di Bagian Perencanaan DKP Malut, Muhja La Saihi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (06/03/23).
“Tahun ini program yang kami coba sinkronkan dengan visi misi Gubernur Malut yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa sasaran dalam penyusunan program khususnya di sektor Perikanan dan Budidaya. Terlebih lagi, pada sektor perikanan dan kelautan dituntut untuk meningkatkan produkstivitas guna memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara.
Lanjut Irwan mengatakan, meski kewenangan provinsi telah berkurang seperti halnya pemanfaatan ruang laut yang telah dialihkan kewenangannya ke Pemerintah Pusat dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sibda Kerja, namun pihaknya optimis bahwa DKP Malut akan mencari solusinya untuk bisa mendatangkan PAD.
“Masih banyak upaya lain yang tetap kami lakukan bagi perizinan tertentu, dari penangkapan ikan budidaya, kemudian juga pemanfaatan jasa usaha perikanan yang ada di Maluku Utara,” katanya.
Adapun program meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada sektor perikanan di Malut difokuskan pada beberapa daerah dengan mengacu pada data yang ada dengan tetap berkoordinasi dengan dinas terkait.
“Ada beberapa kabupaten yang kita fokuskan, walaupun belum secara keseluruhan. Setidaknya ini bisa ter-cover, dan program ini bukan hanya tahun ini, karena untuk peningkatan ekonomi masyarakat tidak hanya memakan waktu setahun tetapi berkelanjutan,” sambungnya mengakhiri. (PortalMalut)
