TERNATE, PORTALMALUT.com – Pemerintah Pusat secara resmi mengambil alih proses penanganan kasus pencemaran Sungai Sagea di Halmahera Tengah (Halteng) Maluku Utara yang diduga disebabkan oleh aktivitas beberapa perusahaan pertambangan yang beroperasi disekitar kawasan tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malut, Fachrudin Tukuboya usai rapat dengan DLH Halteng, Kasubdit Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Penaatan, Dit. PPSALHK LHK, Balai Pengelolaan DAS Ake Malamo, Ditjen PDASRH, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua, Ditjen Gakkum LHK, Dit. PPSALHK, Dit. PPSALHK, dan, Dit. PPSALHK, serta PPLH di lingkup Dit. PPS yang difasilitasi oleh KLHK RI di Jakarta, Selasa (19/09/23).
Kata Fachrudin, pihaknya sangat mengapresiasi Pemerintah Pusat yang bersedia mengambil alih penanganan kasus pencemaran Sungai Sagea. Sebab menurutnya, dengan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat maka kasus tersebut dapat ditangani dengan baik.
“Saya sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat untuk ambil alih penanganan pencemaran Sungai Sagea, karena (Pemerintah) Pusat pasti memiliki instrumen yang lengkap untuk tangani kasus Sagea,” ungkapnya.
Pengambilan alih kasus Sungai Sagea ini berkaitan dengan team work yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara masi sangat kewalahan, kelemahan dari sisi anggaran maupun keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Saya mengakui kelemahan team work yang dibentuk oleh daerah, baik dari sisi anggaran maupun SDM, maka dari itu kami siap untuk mendampingi Pemerintah Pusat saat turun kelapangan,” katanya.
Meskipun secara resmi telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat, Fachrudin mengaku jika diri belum tahu pasti jadwal pelaksanaannya dimulai kapan. Namun dirinya mengaku team work daerah juga akan dilibatkan dalam proses tersebut.
“Soal waktu kapan team dari kementrian turun ke Sagea belum diketahui kepastiannya kapan, dan kami juga kan dilibatkan di lapangan,” tutup Fachrudin. **
