TALIABU, PORTALMALUT.com – Kepala Dinas PUPR Taliabu, Suprayidno disebut-sebut paling susah ditemui akhir-akhir ini. Hal ini menyusul sejumlah proyek pembangunan jalan yang dikerjakannya pada tahun 2022 lalu hingga saat ini terbengkalai hingga menjadi sorot publik.
Sejumlah proyek jalan yang diduga mangkrak itu diantarnya, Peningkatan jalan Nggele-Lede (rabat beton) Rp, 16,03 miliar, Pembangunan jalan Beringin-Nggele (rabat beton) Rp, 6,6 miliar, Perbaikan dan Cuttingan jalan Lise Rp, 1,6 miliar, Peningkatan jalan Kota Bobong (butas) Rp, 10,9 miliar, Pembangunan jalan Hai-Air Kalimat (lapen) Rp, 7,7 miliar, Pembukaan badan jalan Kataga-Sofan Rp, 2,03 miliar, Pembangunan jalan Tabona-Peleng (beton) Rp, 7,03 miliar, Pembangunan jalan Sofan-Loseng (lapen) Rp, 18,9 miliar, Pembanguna jalan Sumbong-Pancado (lapen) Rp, 16,6 miliar.
“Dari 9 proyek itu secara keseluruhan di anggarkan lewat APBD tahun 2022, tapi seakan-akan ingin di sembunyikan. Belum lagi Dinas PUPR dimna kepala dinasnya (Suprayidno) sangat susah di temui oleh seluruh pihak,” kata Kasmudin Latif kepada portalmalut.com Sabtu (14/10/23).
Kasmudin yang juga Kordinator Solidaritas Perjuangan Rakyat Taliabu (Sparta) yang beberapa kali telah membuat gerakan aksi menyuarakan protes terhadap pembangunan jalan lingkar Taliabu itu juga menyesalkan sikap tak terpuji yang ditunjukkan oleh para pejabat di lingkup Pemda Taliabu yang menurutnya, sangat berjiwa arogan dan tak segan-segan mengintimidasi gerakan aksi yang dibuatnya itu.
“Namun ketika ada yang menuntut pastinya akan di takut-takuti, ada apa sebenarnya dengan daerah kami ini.
Kenapa harus takut dengan aktivis ?. Dan menurut kami pemerintah harus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya. Bukan sedikit-sedikit menuding bahwa di tunggangi (pihak) ini, di biayai oleh (pihak itu), kan lucu sekali,” katanya lagi.
Sebagai masyarakat lanjut Kasmudin, pihaknya hanya ingin ada perbaikn untuk daerah (Taliabu) sebab menurutnya, Kabupaten Pulau Taliabu semenjak awal pemekaran smpai hari ini tidak ada perbaikan dalam sisi pembangunan. Salah satunya adalah jalan yang selalu mnjadi polemik di berbagai kalangan. Disisi lain, pemerintah daerah cenderung menutup mata dan telinga dengan sejumlah permasalahan yang terjadi.
“Artinya pemerintah juga harus menunjukan eksistensinya sebagai pemangku kebijakan yang bilamana ada OPD yang nakal atau bandel itu tidak perlu tanggung-tanggung untuk dievaluasi, lebih ekstrimnya dipecat. Karena tidak becus dalam menjalankn tugas dan tanggungjawabnya. Akan tetapi selama ini seperti dibiarkan begitu saja,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Taliabu melalui Kepala Bidang Bina Marga, Sudarman dikonfirmasi secara terpisah via WhatsApp mengatakan, pihaknya akan menghubungi kembali karena sedang berada di laur, namun hingga berita ini terbitkan belum ada tanggapan balik dari Sudarman. **
